TAX AMNESTY

*Sri Mulyani, Jokowi & TA*

Banyak pihak sebelumnya sangat pesimis dengan program unggulan Presiden Jokowi yang satu ini. Nilai uang tebusannya dianggap mengada-ada, tidak realistis. Demikian juga dengan nilai deklarasi baik luar negeri maupun dalam negeri, apalagi repatriasi yang ditarget 1.000 triliun dianggap sangat tidak masuk akal.

Bahkan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, dengan kalkulatornya yang bermerek “konservatif” hanya mampu menghitung realisasi dana tebusan dari program tersebut sebesar Rp 21 triliun.

Uang tebusan sebesar itu, menurut Agus Martowardojo, diperkirakan 18 triliun didapat pada tahun ini, dan sisanya  Rp 3 triliun pada periode akhir pelaksanaan tax amnesty di 2017. Perkiraan Agus ini tentu sangat jauh dari target  ambisius pemerintah seperti yang disebut oleh banyak pengamat yakni  sebesar Rp 165 triliun. Perkiraan konservatif BI sebelumnya ada di angka  Rp 53,4 triliun.

Tidak hanya Agus Martowardojo, banyak ekonom juga memprediksi hal yang sama, dan menilai target yang dibuat oleh Apindo sebesar 50-60 trilun, merupakan jumlah yang lebih rasional. Dan memang, hingga  bulan kedua pelaksanaann tax amnesty, sepertinya prediksi Agus Martowardojo akan terbukti.

Bahkan Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi sepertinya sangat  galau dan tidak tahu harus bagaimana mengomentari perkiraan Gubernur BI  itu. Ia kemudian mencoba membela kebijakan tax amnesty dari  perspektif lain, dengan menyebutkan bahwa uang tebusan bukan lagi menjadi fokus utama tax amnesty.

Hingga tanggal 8 September 2016, sehari setelah Rapat Kerja Gubernur BI dengan komisi XI DPR, dana tebusan yang masuk baru mencapai 6.47 triliun, sehingga perkiraan Agus sepertinya akan terbukti benar.

Namun, Presiden Jokowi bukanlah type orang yang mudah menyerah. Apalagi setelah kedatangan Menkeu Sri Mulyani, Pak Jokowi terlihat lebih percaya diri. Entahlah, apa yang ada di benak Sri Mulyani, ketika pertama sekali disodori angka-angka yang tertera di program tax amnesty ini, terutama jumlah target dana tebusan yang dipatok pemerintah.

Boleh jadi, dia juga pesimis dengan target 165 triliun itu, sehingga ia mulai rajin menyisir anggaran dan melakukan rasionalisasi dengan pemotongan, walau tanpa menyebut realisasi penerimaan tax amnesty akan jauh meleset.

Sepertinya, Sri Mulyani sangat memahami isi hati dan pikiran Pak Jokowi, sehingga sedikit pun ia tidak menunjukkan sikap pesimistisnya di hadapan publik. Bahkan ia mencoba membaca pikiran Pak Jokowi dengan mencari cara guna meningkatkan  rasio keberhasilan program maha penting ini.

Ia dengan rajin memantau dan memperhatikan kendala dan dinamika yang ada, dan terus  berupaya meningkatkan keyakinan dan rasa percaya diri Presiden yang juga ikut mempromosikan UU ini  kemana-mana. Bahkan, dengan mengajak para pengusaha secara personal untuk meresponi kemurahan hati pemerintah kali ini  melalui tax amnesty.

Kita bisa melihat gesitnya Sri Muyiani membuat regulasi, dan berupaya menerjemahkan UU Tax Amnesty hingga batas paling maksimal yang bisa ditoleransi, guna membela Pak Jokowi yang sejak awal ikut serta mengawal kebijakan spektakuler ini.

Bisa saja, Sri Mulyani, di hati kecilnya antara yakin dan tidak yakin mengerjakan tax amnesty ini, namun bisa dipastikan aura optimis Presiden Jokowi turut mengalir dan membuatnya terus bersemangat demi mencapai target paling maksimal dari apa yang sudah ditetapkan.

Ia semakin yakin bahwa bosnya kali ini berbeda dengan bosnya yang dulu, yang juga menempatkannya di posisi yang sama seperti saat ini. Dan, kita sangat bisa melihat bahwa Sri Mulyani tidak hanya memikirkan diri dan nama baiknya, namun lebih jauh ia juga melindungi bosnya ( Presiden) dengan tetap berjaga-jaga sekiranya hal buruk terjadi, sehingga defisit bisa diminimalkan dengan membuat pengaman yakni  rasionalisasi anggaran  yang sejak awal sudah diantisipasinya.

Inilah beda seorang Sri Mulyani dengan Agus Martowardojo. Memang, posisi dan tugas keduanya sangat  berbeda, namun tidak ada salahnya jika Gubernur BI( ikut) membantu pemerintah untuk berhasil merealisasikan APBN. Atau, jika ia menganggap itu bukan urusannya, maka ada baiknya ia tidak membuat  perkiraan yang bisa memicu kebingungan di masyarakat.

Setelah mencermati perkembangan tax amnesty selama dua bulan pertama, ia lalu membuat prediksi dengan kalkulator konservatifnya yang bernada pesimis, dan sangat bisa memacing keresahan  masyarakat mengingat posisinya sebagai Gubernur BI.

Andai Pak Jokowi terpengaruh dengan pernyataan Agus Martowardojo, entahlah apa yang akan terjadi. Masyarakat khususnya pengusaha akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah (Presiden), dan tax amnesty pun akhirnya gagal seperti yang diprediksi Agus Martowardojo.

Padahal, Presiden merasa yakin dan berani mengeluarkan kebijakan ini hanya karena faktor trust semata. Tanpa adanya trust kepada presiden dari masyarakat,terutama pengusaha dan orang berduit, mustahil kebijakan ini bisa dilakukan.

Namun sangat disayangkan, Gubernur BI justru menggerogoti trust yang sudah dan terus dibangun oleh Presiden Jokowi dengan angka-angka kalkulator konservatifnya. Beruntunglah Pak Jokowi ditemani oleh Sri Mulyani, yang bahkan jauh-jauh hari sudah membuat langkah antisipasi sebelum Agus Martowardojo mengeluarkan prediksinya.

Ini juga bisa terjadi karena  nama Sri Mulyani adalah trust, dan ia sangat tahu bahwa namanya merupakan garansi yang diberikan oleh Presiden kepada  para pengusaha. Dengan trust yang melekat di nama Sri Mulyani, Pak Jokowi akhirnya mengabaikan Agus Martowardojo, dan berketetapan hati  untuk terus membangun trust  masyarakat khususnya para pengusaha yang sempat tergores akibat prediksi yang dibuat Gubernur BI.

Ketika artikel ini ditulis, dana tebusan yang terpampang di situs Dirjen Pajak sudah menunjukkan angka 76 triliun, atau 4 kali lebih besar dari jumlah yang tertera di kalkulatornya Gubernur BI. Tidak tertutup kemungkinan, angka itu akan mencapai 5 kali, bahkan lebih, ketika periode pertama tax amnesty berakhir.

Sepertinya, ada baiknya Gubernur BI segera mengganti kalkulatornya, atau Presiden yang akan memberikan kalkulator baru untuk BI.

Keputusan Presiden Jokowi memanggil pulang Sri Mulyani merupakan keputusan terbaiknya dalam hal reshuffle. Bukan hanya mendapatkan seorang Menkeu yang pernah hilang, namun juga mendapatkan kembali trust yang hampir terbuang.

Indonesia memang sangat memerlukan banyak Sri Mulyani, seorang yang sangat mengerti apa artinya kepercayaan dan yang mampu menghargainya dengan pantas. Ketika ia memilih mengabaikan keraguan di hati kecilnya, dan dengan sekuat tenaga membantu Si Bos menggapai asa yang sudah ditanam. Sekaligus berjaga-jaga untuk  melindungi bosnya dengan melakukan antisipasi jika sesuatu hal buruk terjadi.